SITUBONDO — Pemerintah Kabupaten Situbondo mulai memetakan kebutuhan prioritas pembangunan daerah sebagai dasar penguatan peran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Upaya ini ditandai dengan pertemuan forum CSR yang menghimpun sekitar 80 perusahaan di wilayah tersebut.
Kegiatan yang diselenggarakan di Pendopo Rakyat Situbondo pada Selasa (5/5/2026) itu menjadi forum resmi pertama yang mempertemukan pemerintah daerah dengan pelaku usaha dalam satu wadah koordinasi CSR.
Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah mengatakan, forum ini menjadi momentum awal menyatukan arah kebijakan CSR agar selaras dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama pascabencana yang terjadi beberapa bulan terakhir.
“Ini forum pertama secara resmi. Kami memaparkan bukan hanya capaian, tetapi juga berbagai kekurangan yang masih ada di Situbondo,” ujar wabup yang akrab disapa Mbak Ulfi itu.
Menurut dia, pemerintah daerah telah menyusun peta kebutuhan yang mencakup berbagai sektor, mulai dari rumah tidak layak huni (RTLH), sarana dan prasarana, hingga ruang kelas yang mengalami kerusakan.
Selain itu, infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan juga masuk dalam daftar prioritas yang ditawarkan kepada forum CSR untuk dikerjasamakan.
“Yang penting petanya sudah kami sampaikan. Nanti CSR bisa memilih akan diarahkan ke mana, karena semuanya sama-sama penting,” kata Mbak Ulfi.
Ia menegaskan, keterlibatan CSR diharapkan mampu membantu pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran. Dengan dukungan tersebut, kebutuhan pembangunan yang belum terjangkau APBD dapat diminimalkan secara bertahap.
“Harapannya CSR bisa membantu kami, terutama untuk mengurangi jumlah RTLH yang masih mencapai ribuan unit,” ujarnya.
Pemkab Situbondo, lanjut Ulfiyah, juga akan menindaklanjuti forum tersebut dengan pemetaan lebih rinci serta menyiapkan mekanisme pengelolaan, termasuk kemungkinan pembentukan rekening resmi sebagai wadah penyaluran CSR secara kolektif.
Sementara itu Ketua Forum CSR Situbondo Rochman Hidayat mengatakan, pihaknya akan melakukan diskusi lanjutan untuk menyusun rencana kerja yang selaras dengan rencana strategis pembangunan daerah.
“Kami perlu melihat rencana strategis Situbondo seperti apa, sehingga program CSR bisa sejalan dengan prioritas daerah,” kata Rochman.
Ia menyebutkan, selama ini kontribusi CSR dari perusahaan, termasuk dari sektor energi, telah berjalan rutin setiap tahun dengan fokus pada lingkungan, pengelolaan sampah, pengembangan UMKM, serta pariwisata.
Salah satu program yang telah dilakukan, lanjut Rochman, antara lain dukungan pada kawasan wisata Kampung Blekok serta bantuan di sektor pendidikan, khususnya bagi sekolah terdampak bencana di wilayah Banyuglugur, Selobanteng, dan Jatibanteng.
“Untuk bencana, kami kemarin lebih ke dukungan sekolah, seperti perlengkapan dan kebutuhan siswa,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa program renovasi rumah terdampak bencana belum menjadi fokus utama. Ke depan, kemungkinan tersebut tetap terbuka dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah.
“Nanti kami lihat lagi sesuai prioritas Situbondo. Prinsipnya, kami siap menyesuaikan,” kata Rochman.
Pemkab Situbondo berharap sinergi dengan dunia usaha melalui forum CSR ini dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan yang lebih merata.[]
