JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencapai Rp210,1 triliun, naik dari alokasi pada APBN 2025 yang sebesar Rp203,41 triliun.

“Untuk anggaran ketahanan energi ini cukup besar, Rp402,4 triliun, sebagian besar adalah untuk subsidi energi. Subsidi energi Rp210,1 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.

Subsidi energi tersebut mencakup bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG 3 kg. Selain itu, anggaran ketahanan energi juga dialokasikan untuk insentif perpajakan sebesar Rp16,7 triliun, infrastruktur energi seperti pipa gas senilai Rp4,5 triliun, program listrik desa sebesar Rp5 triliun, serta dukungan lain Rp0,6 triliun.

“Kemudian, untuk energi baru dan terbarukan, itu cukup signifikan, ya. Rp37,5 triliun,” tambahnya.

Dalam RAPBN 2026, target lifting minyak bumi ditetapkan 610 ribu barel per hari, naik dari target 605 ribu barel di APBN 2025. 

Namun, target lifting gas bumi diturunkan menjadi 984 ribu barel setara minyak per hari dari sebelumnya 1.005 ribu barel. 

Asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok 70 dolar AS per barel, lebih rendah dari asumsi tahun ini sebesar 82 dolar AS.

Sebelumnya, dalam penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan fiskal sebesar Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi, dengan fokus pada percepatan energi baru terbarukan (EBT).

“Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai,” ujar Prabowo.

Presiden juga menekankan komitmen mempercepat target emisi nol bersih sebelum 2060, agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan. []