JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Firnando H Ganinduto, melontarkan kritik tajam terhadap salah satu direktur PT Telkom Indonesia yang dinilai menggunakan fasilitas protokoler secara berlebihan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi Telkom, Firnando mengungkap adanya aduan dari masyarakat terkait seorang direktur Telkom yang datang ke dokter mata dengan didampingi hingga enam orang protokoler pada 2 Juli 2025.
"Masak hanya ke dokter mata pakai enam orang, Bu. Dokter mata loh Bu, baru berobat aja sudah enam orang. Kalau dokter jantung atau apa mungkin masih bisa dipahami," ujar Firnando di hadapan Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Dian Siswarini, yang baru menjabat.
Menurut Firnando, insiden itu terjadi di sebuah tempat praktik dokter mata yang kecil, bukan rumah sakit besar. Seorang pasien lain yang tengah berobat mengeluhkan bahwa rombongan protokoler tersebut memenuhi ruang tunggu dan mengganggu kenyamanan. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa salah satu pasien yang datang dengan pengawalan tersebut adalah direktur Telkom.
Firnando menyatakan bahwa gaya kepemimpinan seperti ini tidak mencerminkan semangat efisiensi dan kesederhanaan yang seharusnya dijunjung tinggi di BUMN. Ia bahkan menyebut tidak menutup kemungkinan akan melaporkan kejadian ini ke Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau kita laporkan ke Presiden Prabowo bisa marah banget itu Pak Presiden," tegasnya.
Selain isu protokoler, Firnando juga menyoroti persoalan tanggung jawab anak perusahaan Telkom, yakni Infomedia. Ia mengungkap adanya aduan dari masyarakat terkait tunggakan sewa senilai Rp400 juta yang belum dibayar oleh anak perusahaan tersebut. Tunggakan itu baru dibayar setelah dirinya menghubungi langsung pihak Telkom.
"Ini wajah Telkom tercoreng. Telkom yang sedemikian hebat dan kita banggakan, hanya karena tujuh anak perusahaannya, bisa kena nama buruk. Masak saya harus turun tangan dulu baru dibayar? Itu artinya uangnya ada," ujarnya.
Ia meminta Dirut Telkom untuk serius membenahi manajemen anak perusahaan dan memastikan seluruh aksi korporasi berjalan cepat, transparan, dan bertanggung jawab.
Firnando menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa Telkom saat ini adalah "kapal besar" dengan tanggung jawab besar pula. Oleh karena itu, ia mendorong agar seluruh direksi Telkom bekerja secara profesional dan menjunjung etika manajemen yang sesuai dengan harapan masyarakat dan negara.
