JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan sebanyak 100 Sekolah Rakyat tahap pertama telah resmi beroperasi mulai Jumat, 15 Agustus 2025.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul seusai menghadiri Sidang Paripurna Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Per hari ini sudah 100 titik, nanti September juga ada tambahan 60 titik-an. Jadi secara keseluruhan ada 16 ribu siswa Sekolah Rakyat yang mulai pembelajaran di tahun 2025 sampai 2026,” ujar Gus Ipul.
Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis menjalankan operasional program ini secara bertahap. Sebelumnya, 63 titik telah beroperasi sejak Juli.
Kemudian, tiga titik tambahan di Kabupaten Lebak (Banten), Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur), dan Kota Pasuruan (Jawa Timur) menyusul pada awal Agustus.
Lima titik lainnya mulai aktif pada 5 Agustus, dan 29 titik terakhir dibuka hari ini.
Saifullah menegaskan pihaknya terus mengkonsolidasikan sarana dan prasarana bersama kementerian/lembaga terkait agar operasional Sekolah Rakyat berjalan optimal.
Pemerintah telah menyiapkan fasilitas mulai dari ruang belajar, asrama, peralatan pendidikan, hingga dukungan teknologi seperti laptop.
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas nasional untuk menjangkau anak-anak dari keluarga berpenghasilan terendah (desil 1–2) berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Konsepnya berbasis pendidikan berasrama yang terintegrasi dengan jaminan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya berharap jumlah Sekolah Rakyat dapat bertambah 200–300 unit setiap tahun agar seluruh anak Indonesia mendapat pendidikan bermutu.
"Insya Allah mudah-mudahan tentu itu adalah yang harus kami laksanakan, kami terjemahkan dengan baik. Selama ini presiden telah memberikan satu arahan yang cukup jelas penyelenggaraan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan," kata Mensos.
Sidang Paripurna DPR tersebut dihadiri 473 anggota dari seluruh fraksi. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin sekaligus menutup sidang.
Sejumlah pejabat tinggi negara hadir, termasuk Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPK Isma Yatun, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menko PMK Pratikno.
Turut hadir Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar; Menko Pangan Zulkifli Hasan; Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Menteri Luar Negeri Sugiono; Mensesneg Prasetyo Hadi; Mendagri Tito Karnavian; Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; serta Seskab Teddy Indra Wijaya.[]